Aboutaleb, Walikota Muslim Pertama Rotterdam

Rotterdam kota terbesar kedua Belanda akan memiliki seorang walikota Muslim pertama kelahiran Maroko mulai 1 Januari 2009. Ahmed Aboutaleb, Jumat, diperkenalkan sebagai walikota masa depan oleh dewan kota itu.

Pemerintah masih akan menyetujui pengangkatan Aboutaleb, 47 tahun, tetapi ini dianggap satu formalitas. Politisi Partai Buruh itu adalah walikota pertama yang dilahirkan dan dibesarkan di luar Belanda. Ia juga warga Muslim pertama menjadi walikota di Belanda.

Aboutaleb lahir di Maroko dan merantau ke Belanda pada usia 14 tahun. Ia sekarang menjabat deputi menteri urusan sosial, dan sebelumnya adalah anggota dewan kota di Amsterdam.

Partai terbesar kedua dalam dewan kota Rotterdam, Leefbaar Rotterdam, menanggapi secara serius perkembangan itu, mengecam fakta bahwa Aboutaleb memiliki dua kewarganegaraan, Maroko dan Belanda. Fleur Agema, anggota dewan dari Partai Kebebasan (PVV), mendukung hal itu dan akan meminta satu pertemuan darurat parlemen tentang kemungkinan pengangkatan tersebut.

Kontoversi tentang kewarganegaraan Aboutaleb dalam arena politik Belanda ini merupakan yang kedua kalinya dalam dua tahun terakhir. Mengenai pengangkatannya sebagai deputi menteri, Partai Kebebasan juga mengecam fakta bahwa Aboutaleb memiliki dwi kewarganegaraan. "Paling tidak menimbulkan penampilan kesetiaan ganda," kata Agema.

Kedua partai itu mendukung satu kebijakan imigrasi yang ketat dan tindakan-tindakan keras terhadap kejahatan oleh para migran. Akan tetapi Walikota Amsterdam, Job Cohen (Buruh) memuji Aboutaleb dengan menyebutnya "berkemampuan tinggi".

Tapi, ia juga mengecam kenyataan bahwa Buruh kini menduduki tiga jabatan walikota dari empat kota terbesar Belanda, serta mayoritas di kota-kota berukuran menengah. "Tidak memiliki walikota dari partai terbesar pemerintah Demokrat Kristen akan sulit menerima dana nasional untuk proyek-proyek lokal," kata Cohen.

Para warga Maroko tidak dapat mencabut kewarganegaraan mereka. Bahkan anak-anak mereka yang lahir di Belanda secara otomatis warga Maroko.

Usaha Belanda yang berulang kali mencoba berunding dengan Maroko untuk mencabut kewarganegaraan Maroko mereka selalu mengalami kegagalan. Sekitar 45 persen dari 582.000 warga Rotterdam tidak lahir di Rotterdam atau memiliki orang tua yang lahir di negara asing.
Di Rotterdam, yang memiliki masalah-masalah luas sosial ekonomi, kejahatan yang melibatkan masyarakat migran dalam masalah sekarang yang menimbulkan ketegangan dengan warga-warga kelahiran Belanda.